Ini Alasan KPK Tidak Sebut 14 Nama Yang Kembalikan Uang Korupsi Kasus E-KTP

0
14

SENIN, 20 MARET 2017

YOGYAKARTA —  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, menyatakan pihaknya sengaja tidak menyebut nama 14 pihak yang mengembalikan uang hasil korupsi dalam kasus KTP Elektronik karena tiga alasan. 

Laode Muhammad Syarif.

Pertama karena 14 pihak tersebut telah membantu KPK. Kedua karena telah memiliki niat baik untuk mengembalikan uang negara. Dan ketiga karena alasan perlindungan atas keselamatan nyawa ke-14 pihak tersebut.

Hal itu diungkapkan Laode disela acara seminar publik bertema “Menulusuri Peran Dan Kinerja DPR Dalam Pemberantasan Korupsi”, yang diselenggarakan Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi UGM di Gajah Mada University Club (UC), UGM Yogyakarta, Senin (20/3/2017).

“Perlu diingat dalam proses penyelidikikan kasus korupsi itu ada pihak yang bekerja sama dan yang tidak bekerja sama. Biasanya yang bekerjasama akan memberikan penjelasan lebih banyak. Karena mereka telah membantu KPK, memiliki niat baik mengembakikan uang, maka akan berbahaya kalau disebut. Keselamatan mereka siapa yang jaga. Maka harus dilindungi,” katanya.

Laode sendiri menjelaskan 14 tersebut seluruhnya bukan saja orang secara personal, namun juga termasuk sejumlah perusahaan. Ia sendiri menegaskan meski telah mengembalikan uang hasil korupsi, tetap saja ke14 pihak tersebut harus tetap mempertanggung jawabkan tindak pidana yang mereka lakukan. Seluruhnya masih sangat dimungkinkan ditetapkan sebagai tersangka di akhir masa proses persidangan.

“Perlu diingat meski telah mengembalikan itu tetap tidak menghilangkan tanggung jawab tindak pidananya. Kapan ditetapkan, kita lihat saja nanti,” katanya.

Lebih lanjut Laode menyatakan 14 pihak yang telah mengembalikan uang hasil korupsi tersebut memang dimungkinkan menjadi justice colaborator.  Syarat untuk menjadi justice colabolator  sendiri adalah apabila membuka kasus yang baru, serta secara konsisten memberikan informasi hingga akhir proses persidangan. Justice Colabolator sendiri biasanya dilakukan saat proses penuntutan hingga menjelang akhir persidangan.

“Kenungkinan jika menjadi justice colaborator bisa diringankan tuntutan hukumannya. Namun itupun tergantung hakim. Mau mengabulkan atau tidak,” jelasnya.

Laode sendiri mengindikasikan KPK akan kembali menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Meski begitu pihaknya belum mau menyebutkan siapa saja orang tersebut. Termasuk apakah sejumlah orang itu adalah mereka-mereka yang disebut dalam proses persidangan.

“Belum tahu, kita lihat saja nanti perkembangan proses persidangan,” katanya.

Sebagaimana diketahui sidang perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP sendiri saat ini sudah memasuki tahap pemanggilan saksi-saksi. Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka yang sudah didakwa. Mereka adalah  mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan Sugiharto yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Jatmika H Kusmargana

Komentar