Jalan Sunyi Patmi: Doa Antar Umat Beragama untuk Pejuang Kendeng

0
26

RABU, 29 MARET 2017

SEMARANG — Malam itu cuaca terlihat mendung, ratusan orang berjalan beriringan menuju pintu gerbang Kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan, mereka membaur jadi satu tanpa memperdulikan suku dan golongan. 

Perkuburan Korban Meninggalnya Patmi, Korban Cor Kaki Jilid II di depan Istana Negara (Ist)

Setelah tiba, rombongan tersebut duduk bersila menyalakan lilin sehingga suasana terlihat remang-remang. Kemudian lamat-lamat mulut secara lirih memanjatkan doa sesuai agamanya masing-masing untuk Ibu Patmi bin Rustam, pejuang Kendeng yang meninggal dalam aksi cor kaki dengan semen jilid II di depan Istana Merdeka Jakarta.

Bagi mereka Patmi bukan hanya seorang petani Kendeng semata, Patmi adalah simbol wanita Indonesia yang selama puluhan tahun memperjuangkan haknya melawan penindasan yang dilakukan korporasi penguasa atas tanah leluhurnya di pegunungan Karst karena tanah subur yang mengandung resapan mata air untuk bertani akan diubah menjadi pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia (SI) dengan dukungan Gubernur Jateng.

Bagi Patmi dan warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Pegunungan Kendeng (JMPPK) lainnya, keinginan mereka cuma satu, ketika meninggal dikubur dengan tanah, bukan semen. Meninggalnya Patmi merupakan babak baru bagi perlawanan JMPPK yang tetap konsisten menggunakan jalan damai untuk memperoleh kembali tanah mereka.

Bagi Koordinator aksi, Setyawan Budi dari Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) sebelum berangkat ke Jakarta ibu dua orang anak tersebut memang sudah berpamitan kepada keluarga dan cucunya bahwa perjuangannya ke Jakarta dilakukan dengan cara sukarela, jika terjadi sesuatu pada dirinya sudah merupakan kehendak Gusti Allah. Karena itu meninggalnya Patmi menjadi semangat bahwa perjuangan untuk mewujudkan Kendeng lestari tidak akan sia-sia.

“Aksi ini digelar dari tokoh lintas agama, aktivis, buruh, seniman dan mahasiswa untuk menghormati Patmi yang meninggal untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan,” terang Budi kepada Cendana News.

Doa Bersama Lintas Agama untuk Patmi

Lebih lanjut Budi menambahkan bahwa Patmi adalah Kartini yang hidup di abad ini, oleh karena itu dirinya berharap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk terketuk hatinya agar lebih memperhatikan kepentingan rakyat.

Perjuangan untuk menolak pabrik semen di Rembang merupakan refleksi agar pemerintah menjadi peka terhadap ketimpangan-ketimpangan terhadap pelestarian alam JMPPK selalu melakukan protes dengan berbagai cara melalui unjuk rasa dan melayangkan gugatan ke jalur hukum.

Sementara itu Pendeta Cahyadi menegaskan bahwa Pemerintah harus taat kepada hukum yang berlaku, salah satunya mematuhi keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Aging pada tanggal 5 Oktober 2016 yakni menghentikan pembangunan pabrik semen.

“Gubernur harus mematuhi hukum putusan MA menghentikan pabrik semen, jadi enggak perlu beralasan macam-macam seperti belum mendapat surat keputusan dan lain-lain,” sebutnya.

Setelah mendapatkan keterangan dari Budi, Cendana News mencoba untuk mencari tahu upaya hukum yang ditempuh oleh warga JMPPK, dari penelusuran terhadap beberapa sumber terkait, nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adalah salah satu lembaga yang bergerak paling depan untuk mengadvokasi masyarakat Kendeng.

Perjalanan untuk menemukan kantor LBH Semarang tidaklah mudah, berada di Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang Candisari Semarang, lokasinya persis di tengah perkampungan padat penduduk, jalan menuju kesana relatif menanjak dan berkelak kelok, beberapa kali harus bertanya kepada penduduk sekitar untuk mencari kantor tersebut, setelah beberapa saat akhirnya bisa mencapai lokasi.

Direktur LBH Semarang Zaenal Arifin memaparkan, permasalahan sebenarnya dimulai ketika Pegunungan Watu Putih terindikasi mengandung Karst akan ditambang PT. Semen Indonesia (SI) yang dulunya bernama PT. Semen Gresik (SG). Pada tahun 2012, Gubernur Jateng waktu itu Bibit Waluyo memberikan izin lingkungan untuk mengeksplorasi kawasan yang terbentang dari Grobogan melewati Pati, Rembang hingga Jombang.

Usut punya usut penerbitan izin tersebut ternyata tidak melibatkan warga sekitar, mereka baru tahu ketika ada peletakan batu pertama yang dilakukan oleh PT SI sehingga mulai tahun 2014 warga mendirikan tenda perjuangan di depan pintu masuk lokasi pabrik.

“Selain melakukan protes, warga juga menggugat di PTUN, pada tahap pertama kalah, kemudian tingkat banding juga kalah, baru saat peninjauan kembali di MA warga menang, akhirnya PK mengeluarkan putusan No. 99 PK/TUN/ 2016 tentang pencabutan Amdal,” kata Zainal pada Cendana News, Kamis (28/03/2017).

Permasalahan belum selesai sampai disana, ketika warga sudah memenangkan ‘pertarungan’ melawan PT. SI, tiba-tiba pada tanggal 5 Oktober 2016, Ganjar Pranowo mengeluarkan izin lingkungan baru walaupun setelah itu dirinya berkelit  hanya adendum, menurut Zainal walaupun hanya adendum tetap merupakan izin baru karena SK adendum dikeluarkan berdasarkan SK perubahan.

JMPPK kemudian merespon adendum yang dikeluarkan mantan anggota DPR-RI komisi II tersebut dengan mendirikan tenda di depan kantor Gubernuran pada bulan Desember 2016-Januari 2017 sebelum akhirnya dibubarkan paksa oleh Satpol PP karena dianggap mengganggu ketertiban.

Direktur LBH Semarang Zainal Arifin

Ganjar Pranowo juga membuat atraksi kembali ketika tanggal 17 Januari 2017 dalam konferensi pers dirinya kembali mencabut ijin Amdal tetapi memberikan celah kepada PT. SI untuk melakukan perbaikan yang kemudian dasar PT. SI untuk kembali membuat adendum lingkungan hidupnya, keputusan ini juga dikuatkan oleh hasil dari rapat komisi penilai amdal yang menyatakan bahwa lingkungan karst layak ditambang pada tanggal 23 Februari.

Menurut Zainal banyak terjadi keanehan dalam keputusan tersebut antara lain ketika tanggal 17 Januari izin amdal dicabut tetapi satu hari kemudian PT. SI sudah mengajukan ijin amdal baru setebal 4000 halaman, selain itu dalam kacamata hukum dijelaskan bahwa adendum amdal tidak bisa dilaksanakan ketika izin lingkungan sudah dicabut karena ijin lingkungan merupakan prasyarat untuk mengeluarkan Amdal.

“KLHS dalam hukum lingkungan sebagai dasar untuk penentuan peruntukan ruang yang dijadikan dasar menentukan politik ruang pada perda RT-RW,” tambah Zainal.

Menurut Zainal, akibat ketidakkonsistenan Ganjar Pranowo dalam menentukan sikap bahkan cenderung melakukan pengangkangan terhadap hukum yang berlaku sehingga tidak salah jika dirinya dianggap sebagai Gubernur Jateng paling buruk sepanjang sejarah.

Jurnalis : Khusnul Imanuddin / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Khusnul Imanuddin

Komentar