Pemprov Sumbar Segera Keluarkan Kebijakan, Terapkan Bahasa Ibu dalam Rumah

0
16

KAMIS, 16 MARET 2017

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Kebudayaan Sumbar akan membuat kebijakan tentang setiap masyarakat Sumbar wajib menggunakan bahasa ibu (Minang) dalam hidup berkeluarga.

Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Taufik Effendi.

 Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Taufik Effendi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun terkait kebijakan tersebut, sebelum disosialisasikan ke masyarakat. Menurutnya tujuan diadakan kebijakan tersebut agar generasi Minangkabau tidak melupakan bahasa ibu, seiring terus berkembangnya zaman.

“Selama ini, kan banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya berbahasa Indonesia atau bahasa asing. Hal ini jika dibiarkan, maka Bahasa Minang bisa punah. Ujung-ujungnya Minang tinggal  identitas saja, namun ketika diminta untuk berbahasa Minang malah tidak bisa,” jelasnya, Kamis, (16/3/2017).

Taufik mengakui, sedang melakukan pemetaan bagi daerah mana saja yang lebih banyak menggunakan  Bahasa Minang. Namun dari perkiraan, perkotaan merupakan daerah yang lebih banyak bagi kedua orang membiasakan bahasa Indonesia, ketimbang dari menggunakan bahasa Minang.

“Meski demikian, bukan berarti target dari kebijakan yang akan dikeluarkan itu bagi masyarakat di perkotaan saja, tapi kebijakan itu berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau. Pokoknya, kebijakan itu berlaku di mulai dari nagari di setiap daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kelamahan dari keinginan untuk tetap melestarikan bahasa Minang ini ialah soal pengawasan, apalagi yang diharapkan ialah penggunaan bahasa Minang terserbut di dalam berkeluarga.

“Rasanya akan sulit untuk memastikan, apakah dalam keluarga tersebut menggunakan Bahasa Minang atau tidak,” katanya.

Menurut Taufik, meski disebut sebagai bahasa wajib yang digunakan di dalam rumah, kedepan akan masuk ketingkat pendidikan dan media massa. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti menantang HAM (Hak Asazi Manusia) seseorang dalam menggunakan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari.

“Intinya, kebijakan itu berharap bahasa Minang ini tetap digunakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti memaksa orang lain harus melakukannya, dan melarang menggunakan bahasa lainnya. Hal itu namanya melanggar HAM,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Sumbar, Agus Sri Danardana mengatakan, sangat mendukung adanya kebijakan tersebut, karena memiliki tujuan yang baik untuk mendukung kebudayaan Minangkabau.

“Hal ini sangat bagus, ya meski Bahasa Minang masih dalam zona aman, namun pemerintah tidak boleh lengah. Nah cara itu merupakan hal yang tepat,” kata Agus, ketika dihubungi di Padang.

Menurutnya, saat ini daerah perkotaan merupakan daerah yang banyak orang tua membiasakan Bahasa Indonesia dengan anaknya, terutama ibu-ibu muda.  Sementara ibu-ibu yang sudah berumur 50 ke atas, malah membiasakan anak-anaknya berbahasa Minang.

“Kebijakan yang akan dibuat itu, tidak akan ada yang bertentangan, karena yang menerapkannya orang Minang untuk anaknya yang juga orang Minang. Tapi yang bertentangan itu, apabila orang luar Minangkabau yang diminta untuk wajib berbahasa Minang,” jelasnya.

Menurut Agus, kekhawatiran terhadap memudarnya pemakaian  bahasa daerah, tidak hanya terjadi di Sumbar saja, tetapi juga terjadi di daerah lain.  Banyak daerah  ingin agar generasinya tetap menggunakan bahasa daerah.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra/Editor: Irvan Sjafari/ Foto: Muhammad Noli Hendra

Komentar