Perlindungan Bagi WNI Korban TPPO Terus Ditingkatkan

0
10

JUMAT, 31 MARET 2017

JAKARTA — Upaya pencegahan dan penanganan WNI terindikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari luar negeri, telah diatur dalam MoU 7 (tujuh) K/L terkait, yang ditandatangani pada 23 Agustus 2016. MoU ini bertujuan mensinergikan program maupun peran para pihak dalam memberikan perlindungan bagi WNI yang terindikasi atau merupakan korban perdagangan orang di luar negeri.

Sujatmiko (kiri)

“Keberadaan MOU ini diharapkan bisa mensinergikan program maupun peran stakeholdere dalam upaya perlindungan bagi WNI yang terindikasi atau menjadi korban perdagangan orang di luar negeri,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko, saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Diklat Training Of Trainers Kejaksaan Republik Indonesia, bertema ‘Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Lintas Negara Lainnya’ di Gedung Diklat Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Sujatmiko mengatakan, di antara yang menandatangani MoU tersebutadalah Menteri Luar Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ada lima bidang kerjasama dalam MoU tersebut. Pertama, pertukaran data dan informasi penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO. Kedua, penyusunan bersama standar identifikasi korban TPPO untuk kepentingan proses hukum di Indonesia. Ketiga, sosialisasi bersama mengenai pencegahan TPPO Pemulangan, Keempat, penegakan hukum dan rehabilitasi WNI terindikasi atau korban TPPO dari luar negeri. Kelima,  peningkatan kapasitas aparatur terkait di dalam dan luar negeri.

Lebih lanjut, Sujatmiko menjelaskan, gugus tugas PP TPPO (Pencegahan dan PenangananTindak Pidana Perdagangan Orang), yakni mengkordinasikan upaya-upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO yang dilanjutkan dengan melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama nasional maupun internasional serta selalu memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial dan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum untuk dilaporkan dan dilakukan evaluasi.

Dalam penanganan kasus TPPO, terang Sujatmiko,  Kemenko PMK bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, Polri dan lainnya. Dasar hukum  yang menjadi landasan yakni PP-TPPO  UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) dan Perpres nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas PP TPPO menunjuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai ketua keanggotaan gugus tugas PP TPPO. “Indonesia merupakan negara transit untuk bermigrasi ke New Zealand, Australia dan menjadi negara tujuan untuk bisa hidup di Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan Diklat Training Of Trainers Kejaksaan Republik Indonesia diikuti perwakilan dari Jaksa Madya, Satgas Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Kejagung, Badiklat Kejaksaan, Kejati Mataram, Kejati NTT, Kejati Kepulauan Riau dan Kejati Sumatera Utara.

Jurnalis: Shomad Aksara/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Shomad Aksara

Komentar