Status Inspektur Tambangan dan Pejabat Pengawas Perlu Diperjelas

0
9

KAMIS, 16 MARET 2017

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit meminta agar pemerintah pusat perjelas status inspektur tambangan dan pejabat pengawas. Hal ini seiring dengan diberlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengelolaan sektor ESDM beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama Anggota DPR RI Komisi VII Mulyadi.

Ia menyebutkan, pembagian wewenang antara pusat dan daerah tersebut dalam praktiknya menyisakan irisan yang belum sepenuhnya tuntas. Irisan itu  menyangkut status, penempatan, dan pembiayaan operasional Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas yang bertugas untuk melakukan inspeksi.

“Artinya, status kepegawaian Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas yang kini ditarik ke pemerintah pusat, tidak diiringi dengan penempatan dan pembiayaan operasionalnya yang masih diserahkan pada pemerintah provinsi. Selain itu  tanpa diikuti petunjuk pelaksanaan yang jelas,” ujarnya, Kamis (16/3/2017).

Pada kesempatan memberikan sambutan pada acara Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Izin Usaha Pertambangan Regional Sumatera Barat yang digelar oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Balai Sidang Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Nasrul mengatakan, perlu adanya penjelasan dari pemerintah pusat, agar tidak ada ketimpangan dalam mengimplementasikannya.

“Sehubungan UU 23/2014, 58 Inspektur Tambang, mereka sudah bekerja semua. Sudah 4 bulan pula, namun sudah 4 bulan pula mereka belum terima gaji karena statusnya belum jelas. Harapan kami, ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Menanggapi persoalan  tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII Mulyadi mengatakan, perlu dilakukan sinkronisasi mulai dari UU hingga Permen untuk mengurai persoalan tersebut. Mulyadi menekankan bahwa ia dan rekan kerja di DPR RI Komisi VII butuh data lengkap menyangkut hal tersebut dari seluruh stakeholder di daerah.

“Ini perlu sinkronisasi mulai UU sampai Peraturan Menteri. Untuk ini, kami perlu informasi komprehensif dari pemerintah dan pengusaha yang akurat,  sehingga kami dapat melakukan fungsi kami, baik fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi,” ungkapnya yang hadir dalam acara tersebut.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Muhammad Noli Hendra

Komentar