Warga Surokonto Wetan Gerudug PN Jateng Minta Tiga Warganya Dibebaskan

0
13

SENIN, 27 MARET 2017

SEMARANG — Konflik Agraria yang melibatkan petani sedang marak terjadi di Jateng, setelah aksi Cor Semen jilid II yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), hari ini (27/03/2017) ratusan orang petani dari Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal menggeruduk Pengadilan Negeri Jateng di Jalan Pahlawan. Mereka menuntut tiga orang petani Nur Aziz, Sutrisno Rusmin dan Mudjiyono yang ditersangkakan untuk segera dibebaskan.

Aksi unjuk rasa warga Surokonto Wetan.

Menurut Koordinator Aksi Kaswanto, alasan yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Kendal yang menjatuhkan vonis delapan tahun dan denda sebesar 10 milliar sangat tidak masuk akal, menurutnya vonis tersebut dijatuhkan hanya untuk mengkriminalisasi petani agar mundur dari perlawanan atas tanah leluhur mereka.

Kekhawatiran Pengadilan negeri bahwa tersangka akan melarikan diri diangap ambigu karena saat ini ketiga orang tersebut masih kooperatif, begitu juga dengan alasan menghilangkan barang bukti karena mana mungkin tanah bisa dihilangkan, selain itu alasan merusak hutan juga tidak masuk akal karena sampai saat ini petani masih mengelola tanah tersebut untuk pertanian dan perkebunan

“Jika tujuannya untuk kriminalisasi kami tidak takut, kami akan terus melawan karena tanah tersebut merupakan warisan leluhur,” tegas Kaswanto saat ditemui Cendana News.

Diakuinya kasus ini bertambah besar ketika PT. Semen Indonesia yang juga berencana membangun Pabrik Semen di Rembang tiba-tiba melakukan tukar guling dengan PT Sumur pitu yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut, padahal selama 40 tahun warga desa Surokonto Wetan tidak bermasalah ketika mengelola tanah tersebut, proses tukar guling terhadap tanah seluas 127,821 hektar yang dianggap tidak transparan akhirnya membuat warga melakukan tindakan.

“Sejak awal  2015 warga berembug dan akhirnya menunjuk tiga orang sebagai juru bicara untuk mencari tahu tetapi malah ditersangkakan,” ujarnya.

Saat ini warga Desa Surokonto Wetan meminta agar penegak hukum melihat fakta sebenarnya di lapangan, jangan hanya melihat berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Kendal yang dinilai penuh rekayasa.

Sementara itu Tutik, salah seorang warga berharap adanya jaminan dari aparat untuk segera membebaskan ketiga tersangka karena mereka bertindak atas nama desa,. selain itu dirinya juga meminta penegakan hukum secara transparan agar proses tukar guling antara PT Sumur Pitu dan PT Semen Indonesia yang selama ini dianggap sah bisa diketahui juga oleh masyarakat. Bagaimanapun juga tanah yang saat ini direbut oleh PT. Sumur Pitu merupakan sumber mata pencaharian mereka.

“Ibu-ibu memanfaatkan tanah tersebut selama puluhan tahun untuk mengisi kebutuhan perut yang lapar, karena itu tanah tersebut ditanami padi dan jagung,” terang Tutik sambil terisak-isak.

Ditemui di kesempatan terpisah, salah satu warga yang dijadikan tersangka oleh PN Kendal Nur Aziz membeberkan bahwa tanah tersebut awalnya dikuasai oleh PT Sumur Pitu. Tetapi tanaman yang di atasnya dibabat habis dan dibiarkan gundul. Oleh warga Surokonto Wetan, tanah tersebut ditanami jagung dan padi selama puluhan tahun dan berjalan secara turun temurun

Tetapi pada  21 Januari 2015 tiba-tiba warga Surokonto Wetan kaget ternyata ada hasil kajian sosial dari Perhutani yang menyatakan tanah tersebut milik mereka dan menyosialisasikan ke warga bahwa tanah tersebut akan dijadikan hutan produksi kayu jati, warga semakin bertambah bingung ketika kembali ada pengumuman Kajian Lingkungan Hidup bahwa tanah tersebut menjadi milik PT. Semen Indonesia melaui proses tukar guling dengan PT. Sumur Pitu

“Kami saja masih mempertanyakan hak guna usaha dari PT Sumur Pitu atas pengelolaan tanah tersebut tiba-tiba kok sudah menjadi milik PT Semen Indonesia melalui proses tukar guling,” tambah Nur Aziz.

Ketika disinggung tentang status tersangka yang ditetapka kepada dirinya, dirinya mengakui bahwa selama ini apa yang diperjuangkan lewat mulutnya adalah keputusan bersama dari warga Surokonto Wetan, jadi ketika dijerat dengan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ke depannya, Nur Aziz bersama kedua rekannya tetap akan memperjuangkan tanah tersebut apapun yang terjadi, karena bagi mereka, apa yang dilakukan oleh warga Desa Surokonto Wetan sudah melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan. Tetapi jika kemudian akhirnya kalah mereka bisa membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa selama ini proses hukum di Indonesia seringkali tumpul ke atas dan runcing ke bawah.

Jurnalis: Khusnul Imanuddin/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Khusnul Imanuddin 

Komentar