Daniel Djohan, Berharap RUU Karantina, segera Disahkan

0
13

SENIN, 3 APRIL 2017

JAKARTA —  Komisi IV DPR RI kembali menggelar rapat kerja bersama dengan Pemerintah, membahas Rancangan Undang-Undang Karantina di Gedung DPR RI, Senin (3/4/2017). Rapat Kerja ini merupakan Rapat Kerja lanjutan yang sudah memasuki tahap pembahasan serta ada beberapa persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah.

Rapak Kerja Komisi IV DPR RI

Ketua Panitia Kerja Undang-Undang Karantina, Daniel Djohan, menjelaskan, berdasarkan mekanisme pembahasan yang disepakati dalam Rapat Kerja pada 22 Juni 2016 dan 27 Juni 2016, pembahasan lebih lanjut DIM RUU Karantina Hewan dan Tumbuhan diserahkan oleh panitia kerja. Dalam pembahasan DIM RUU pada 25 – 27 Juli 2016, dan 5 Desember 2016, dari 486 DIM RUU sebanyak 258 DIM yang dibahas oleh panitia kerja.

Pembahasan tersebut sempat terhenti pada DIM nomor 40, yaitu pasal 1 angka 21, tentang Badan Nasional Karantina adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Karantina. DIM nomor 40 ini terkait dengan DIM 423 sampai DIM nomor 446 bab 10 kelembagaan.

Menurut Daniel, tujuan penyatuan lembaga karantina antara lain karena keberadaan karantina sekarang ini semakin penting, peranan dan fungsi strategis dari lembaga karantina untuk menjadi penjaga gerbang utama terhadap keluar masuknya media pembawa penyakit baik dari hewan, ikan, maupun tumbuhan harus diperkuat dan ditingkatkan, agar karantina mampu berakselerasi dengan kebijakan pasar bebas.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk antisipasi terhadap besarnya volume perdagangan, khususnya bidang pertanian dan pangan Indonesia dengan negara lain. Diperlukan penyesuaian prinsip-prinsip dan mekanisme dalam pelaksanaan karantina, agar dapat lebih efektif, efisien, dan optimal, di antaranya dengan tindakan karantina yang terpadu, dan sinergi antara pusat dan daerah, serta instalasi karantina yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu wilayah.

Selain itu, penyatuan dan pembentukan badan karantina nasional merupakan salah satu rekomendasi Ombudsmen Republik Indonesia untuk menyiapkan kelembagaan yang mandiri, independen, dan otonom, sehingga mampu mengintegrasikan seluruh pemeriksaan karantina, baik pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pada DIM nomor 40 ini terkait dengan DIM 423 sampai DIM nomor 446 bab 10 kelembagaan pemerintah mengusulkan dihapus tanpa alasan dan keterangan.

“Dengan adanya rapat kerja pada hari ini, harapan saya pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dan disetujui atau disahkan menjadi Undang Undang dalam rapat paripurna secepatnya,” kata Daniel.

Jurnalis: M Fahrizal/ Editor: Koko Triarko/ Foto: M Fahrizal

Komentar