Pancasila Harus Selalu Diterapkan

0
13

JUMAT, 12 MEI 2017

JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyampaikan bahwa di penghujung abad pertama hijriah, Islam pada dasarnya tidak mengatur secara rinci tentang politik. Sebab, pada zaman itu, politik merupakan urusan maslahat duniawi.

Suasana diskusi Membedah Konsep Khilafah.

“Kebijakan atau kemaslahatan yang bisa dipakai di era tersebut berhubungan dengan masalah keduniaan,” kata Said dalam diskusi Membedah Konsep Khilafah di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Kemudian, kata Said, setelah era itu, abad kedua hijriah. Lahirlah beberapa partai politik yang dibingkai dengan agama. Antara lain gerakan Syiah. Itu sebenarnya partai politik, dibungkus dengan agama. Sehingga, kepemimpinan atau khilafah tersebut, menjadi salah satu rukun agama. Bahkan anak kecil pun, saat itu harus mengetahui dan tahu siapa imamnya.

“Namun, kita, NU, dan masyarakat Sunni semuanya menganut bahwa masalah khilafah adalah masalah dunia, apa yang diperlukan dan dipandang baik. Oleh masyarakat Islam, yang penting bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat,” paparnya.

Oleh karena itu, beber Said, ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah negara di Kota Yasrib, nabi menemukan kondisi masyarakat yang plural. Ada muslim pribumi, muslim pendatang, dan non muslim Yahudi dengan plat formnya adalah kebersamaan, keadilan, kesejahteraan, persamaan hak, dan kewajiban.

Dikatakan Said, tahun 1936, muktamar NU di Banjarmasin memutuskan Indonesia adalah Darussalam, negara yang merekrut semua komponen yang ada, baik lintas agama, suku, satu nusa satu bangsa satu bahasa. Para kiai memutuskan seperti itu bukan karena terpengaruh oleh ideologi apa pun. Tapi, karena dari hati yang tulus, membela tanah air berarti bagian dari iman kepada Tuhan.

“Makanya, hingga kini, NU selalu menyatukan Islam dan nasionalis, karena Pancasila itu adalah jasa para leluhur kita untuk diterapkan dan diteruskan. Negara kita negara kebangsaan,” tuturnya.

Sementara, Sekjen Ikatan Sarjana NU, Kholid Syairozi, menegaskan, sesuai konsep khilafah, para ulama dan kiai yang ikut membangun NKRI sangat paham kalau negara Indonesia adalah negara Darussalam.

“Nah, kuncinya adalah upaya untuk memperjuangkan kebajikan publik. Kepemimpinan yang mampu mensejahterakan kepentingan ekonomi merupakan kekuasaan yang Qur’ani,” pungkasnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa

Source: CendanaNews

Komentar