Wajib Pajak Nakal Diminta Tertib Bayar Pajak

0
18

SELASA, 9 MEI 2017
 
BANJARMASIN — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah, Imam Ariffin, mengatakan, terus mendekati wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaan dan tertib membayar pajak. Pihaknya memberikan tenggat waktu dua tahun bagi wajib pajak agar merapikan surat pemberitahuan tahunan. Sejak program tax amnesty resmi ditutup pada 31 Maret 2017,  Ariffin enggan membuka gamblang berapa wajib pajak nakal di Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Imam Arifin, di sela media gathering.

“Alhamdulillah capaian tax amnesty sebesar Rp946,48 miliar dari target Rp225 miliar di Kalselteng. Saya minta media terus mengedukasi masyarakat soal pentingnya pembayaran pajak,” ujar Imam Arifin di sela media gathering DJP Kalselteng, Senin malam (8/5/2017).

Dalam tempo dua tahun ke depan, pihaknya masih melakukan verifikasi data wajib pajak yang belum menyampaikan SPT. Menurut Arifin, DJP Kalselteng sejatinya sudah ada data wajib pajak secara umum. Ia mengingatkan bahwa pajak bersifat memaksa demi mendukung pembangunan nasional.

“Ada kontra transaksi, data mengalir terus. Apalagi ada pembukaan data kerahasiaan bank yang sudah ikut tax amnesty agar pembetulan SPT lebih rapi. Yang belum ikut, segera ikut. Pajak itu sifatnya memaksa,” ujar Imam Arifin sambil menambahkan ada pengemplang pajak yang sudah dipidana di Kalselteng.

Selain itu, ia berharap peran media mesti memberikan pemahaman yang baik terkait masalah pajak. Imam Arifin mengakui, ada beberapa pengusaha senior yang perlu mendapat pemahaman pajak secara lebih eksklusif lagi, utamanya terkait manfaat besar menjadi seorang taat pajak. “Nah, di sinilah saya harapkan peran media bisa ikut berkontribusi memberikan pemahaman,” jelasnya.

Apalagi banyak pengusaha senior menafsirkan membayar pajak bertentangan dengan agama. Padahal, kata Arifin, itu asumsi keliru karena membayar pajak justru berkontribusi banyak secara lebih luas.”Dari pajak yang mereka bayarkan, pemerintah bisa buat beragam infrastruktur seperti jembatan, jalan hingga bangunan publik. Ini kan tentu bisa jadi amal kebaikan yang tak terasa bagi mereka untuk bekal di kehidupan selanjutnya,” ucapnya.

Ada pun tahun 2017, Kanwil DJP Kalselteng menargetkan penerimaan pemasukan negara melalui pajak orang pribadi, badan, PPN dan PPH mencapai Rp14,8 triliun. Ia mengakui, perlu bantuan media untuk merealisasikan target sebanyak itu. “Kami meminta dukungan media untuk kembali bersama-sama aktif mensosialisasikan masalah perpajakan kepada masyarakat agar target yang dicanangkan bisa kembali tercapai,” kata Imam Arifin.

Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi

Source: CendanaNews

Komentar